LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN (LPMD/K)

Silahkan bagikan :

۞ السَّــــــلاَمُ عَلَيْــــــكُمْ وَرَحْمَــةُ اللــــهِ وَبَرَكَاتُــــــــــهُ ۞

۞ بســـــــــــــم اللّـــه الرّحمٰن الرّحيـــــــــــــم ۞

-----------------------------------------------------------------------

G. Tata Cara Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan (LPMD/K):

a. Sebagai tindak lanjut persetujuan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam Peraturan Desa, maka Kepala Desa segera mengadakan rapat khusus tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);

b. Forum Masyarakat Kelurahan (FMK) melakukan musyawarah guna persetujuan terhadap pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan, maka Kepala Kelurahan segera mengadakan rapat khusus tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);

c. Bakal Calon Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dipilih melalui musyawarah/mufakat masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat seperti : Pemuka Agama, pendidik/guru, cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Ketua RT, Ketua RW, atau pemimpin-pemimpin Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya. Sedangkan untuk Desa dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa);

d. Hasil penunjukkan calon pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K);

e. Nama-nama calon pengurus yang terpilih dalam musyawarah/mufakat di tetapkan sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Untuk Desa:

Ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa tentang

Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Untuk Kelurahan:

Diajukan oleh Kepala Kelurahan kepada Camat dengan memperhatikan prakarsa masyarakat Kelurahan pada Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) untuk mendapatkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

H. Pemberhentian anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Anggota pengurus berhenti atau diberhentikan karena:

- Berhalangan Tetap;

- Melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;

- Meninggal dunia;

- Mengundurkan diri;

- Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Kelurahan lain;

- Berakhir masa bhaktinya;

- Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota pengurus;

- Terkena peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Penggantian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

(LPMD/K) antar waktu:

a. Penggantian antar waktu anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

(LPMD):

Atas prakarsa Kepala Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa dalam musyawarah/mufakat, maka diadakan perubahan Keputusan Kepala Desa khusus bagi anggota LPMD yang kosong untuk diisi personil/anggota baru;

b. Penggantian antar waktu anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan (LPMK):

Atas prakarsa Kepala Kelurahan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kelurahan diajukan kepada Camat untuk mendapatkan ketetapannya dengan Keputusan Camat tentang perubahan keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) khusus bagi anggota yang kosong untuk diisi personil yang baru.

I. Tugas dan Fungsi pengurus

Susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

(LPMD/K) adalah sebagai berikut:

a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab visi lembaga;

b. Sekretaris sebagai pembantu ketua dalam penyelenggaraan administrasi;

c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;

d. Seksi – seksi sebagai pembantu Ketua dalam pelaksanaan teknis yang dibebankan sebagaimana pembagian tugasnya.

Tugas dan Fungsi Pengurus dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua, mempunyai tugas sebagai pemimpin dan penanggung jawab Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Ketua mempunyai fungsi:

a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) sebagaimana visi lembaga;

b. Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi yang ada

(sesuai dengan kebutuhan); dan dengan lembaga lainnya;

c. Membina Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis;

d. Dapat menunjuk wakil ketua bila diperlukan.

2. Sekretaris, mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan kebutuhan lembaga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan administrasi, surat-menyurat, kearsipan, rekapitulasi data pemetaan, hasil kegiatan dan penyusunan laporan;

b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;

c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

3. Bendahara, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, dan penyimpanan uang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bendahara mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan pencatatan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang;

b. Mencatat seluruh keuangan yang masuk kepada lembaga;

c. Mencatat pengeluaran keuangan setelah mendapatkan persetujuan ketua. d. Bertanggungjawab kepada ketua.

4. Seksi - seksi, mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan menganalisis potensi dan masalah sebagaimana tugas dan perannya masing- masing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi mempunyai fungsi :

a. Menyusun hasil-hasil pemetaan dan menetapkan usulan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;

b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana didasarkan pada lintas lembaga kemasyarakatan, lintas wilayah dan atau bersifat umum;

c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian

/ sinergisitas pelaksanaan pembangunan;

d. Mengendalikan kader-kader pemberdayaan masyarakat berdasarkan jenis kegiatan;

e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan di bidangnya;

f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam bidangnya; g. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan; h. Mengadakan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam

pembangunan yang dinilai dengan uang;

i. Menyusun laporan secara berkala;

j. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua;

k. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;

5. Perincian tugas seksi-seksi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, antara lain:

a. Seksi Agama:

- membantu usaha-usaha di bidang peningkatan pembinaan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama;

- bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan kegiatan ke seluruh lembaga-lembaga agama;

- analisis potensi dan masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat. b. Seksi Sosial dan Kesadaran Masyarakat:

- membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang

kesadaran ber Bangsa dan ber Negara, membantu usaha-usaha peningkatan penghayatan dan pengamalan Pancasila;

- bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan ke RT/RW atau lembaga lainnya;

- analisis potensi dan masalah tentang hubungan sosial dan kesadaran masyarakat seperti kesadaran hukum, adat istiadat, disiplin, membayar pajak, gotong royong dan sebagainya.

c. Seksi Pembangunan dan Lingkungan hidup:

- membantu usaha-usaha di bidang penyediaan sarana/prasarana dan kelestarian serta perbaikan lingkungan hidup;

- bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan ke RT/RW, kelompok tani, industri, kesehatan dan lainnya;

- analisis potensi dan masalah terhadap kondisi sarana/prasarana yang kurang memenuhi syarat kebutuhan masyarakat dan kerawanan kerusakan lingkungan hidup;

d. Seksi Ekonomi dan Koperasi:

- membantu perbaikan usaha-usaha ekonomi masyarakat, usaha perkoperasian, peningkatan produksi pangan, industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewirausahaan;

- bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan ke seluruh lembaga ekonomi maupun RT/RW, seperti kelompok simpan pinjam, industri, kelompok tani, perdagangan dan lainnya;

- analisis potensi dan masalah terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkembang dan rumah tangga miskin (RTM) dengan berbagai kriterianya.

e. Seksi Kesehatan dan Keluarga Berencana:

- membantu usaha-usaha di bidang pembangunan kesehatan masyarakat, usaha-usaha dibidang keluarga berencana;

- bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan ke seluruh lembaga-lembaga kesehatan seperti Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Pos Kesehatan Desa (POSKEDES), Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), RT/RW dan lainnya;

- analisis potensi dan masalah kerawanan kesehatan yang terjadi;

f. Seksi Pemuda dan Olah Raga:

- membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda dalam pembangunan dan kegiatan olah raga;

- bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan ke masing-masing RT/RW serta seluruh organisasi kepemudaan dan olah raga seperti karang taruna, organisasi sepak bola, bola voly dan lainnya;

- analisis potensi dan masalah kepemudaan dan ke olah ragaan. g. Seksi Pendidikan dan Penerangan:

- membantu usaha-usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan

masyarakat, serta usaha-usaha dibidang penerangan dan penyuluhan;

- bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat berkoordinasi dan memetakan ke seluruh lembaga-lembaga pendidikan dan penerangan;

- analisis potensi dan masalah pendidikan dan kecepatan seluruh informasi yang masuk ke desa.

h. Seksi Keamanan dan Ketertiban:

- membantu usaha-usaha mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat berkoordinasi dan memetakan kegiatan keamanan dan ketertiban dengan seluruh lembaga keamanan seperti ke masing-masing RT/RW, poskamling, LINMAS dan lainnya;

- analisis potensi dan masalah yang terjadi dalam kerawanan keamanan dan ketertiban.

i. Seksi Budaya dan Kesenian:

- membantu usaha-usaha dalam kegiatan dibidang budaya, dan kesenian;

- bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat berkoordinasi dan memetakan kegiatan budaya dan seni ke lembaga-lembaga adat dan kesenian;

- analisis potensi dan masalah untuk melestarikan/mempertahankan budaya dan seni yang positif serta mengembangkannya.

j. Seksi Pemberdayaan Perempuan:

- membantu usaha-usaha pemberdayaan perempuan dalam rangka ikut untuk meningkatkan taraf hidup keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera;

- bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat berkoordinasi dan memetakan kegiatan pemberdayaan perempuan ke RT/RW maupun seluruh kelompok perempuan dalam mendukung proses pembangunan;

- analisis potensi dan masalah kegiatan kelompok perempuan.

J. Pertanggung jawaban.

- Dalam melaksanakan tugasnya anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan;

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dalam rangka evaluasi kinerjanya agar menyampaikan laporan kegiatan secara periodik melalui rapat dengan Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Aparat Kelurahan setiap 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun;

- Dalam melaksanakan tugasnya, maka:

a. Ketua bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kelurahan;

b. Sekretaris dan Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua;

c. Seksi bertanggung jawab kepada Ketua.

K. Buku – buku administrasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Guna tertib administrasi, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa atau Kelurahan.

Untuk keperluan tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

(LPMD/K) wajib memiliki:

1. Buku Daftar Pengurus;

2. Buku Tamu;

3. Buku Register;

4. Buku Ekspedisi;

5. Buku Daftar Hadir Rapat;

6. Buku Notulen Rapat;

7. Buku Berita Acara Keputusan Rapat;

8. Buku Program Kerja tahunan;

9. Buku Kegiatan Umum;

10. Buku Realisasi Kegiatan;

11. Buku Inventaris Proyek;

12. Buku Inventarisasi Barang;

13. Buku Kegiatan Seksi-seksi;

14. Buku Administrasi Keuangan;

15. Dokumentasi.

L. Tata kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

- Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)

dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan:

a. Sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;

b. Sebagai mitra dalam aspek perencanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelestarian hasil-hasil kegiatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;

c. Hubungan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif.

- Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)

dengan Lembaga atau Organisasi kemasyarakatan lainnya.

a. Bersifat koordinatif dan kemitraan untuk mempercepat proses pembangunan;

b. Segala kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelurahan, terpadu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi yang meliputi sasaran dan lokasi serta pelestarian dari hasil-hasil pembangunan.

- Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)

antar Desa atau Kelurahan :

a. Bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan;

b. Hubungan bersifat kerjasama dan saling membantu yang diwujudkan dalam koordinasi Camat dalam lingkup Kecamatan untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

M. Mekanisme kerja.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Menyusun rencana pembangunan setiap tahun berdasarkan musyawarah mufakat;

- Membuat agenda kerja dan jadwal rencana kegiatan tahunan setiap seksi;

- Menggerakkan dan melaksanakan pembangunan atas dasar rencana yang sudah ditetapkan;

- Menyusun laporan hasil pembangunan/kegiatan setiap 6 (enam) bulan dan

1 (satu) tahun sekali, dan disampaikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;

N. Sumber Dana.

Sumber dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)

dapat diperoleh dari :

1. Swadaya masyarakat;

2.	Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa/Kelurahan );	Desa/Kelurahan (Bantuan
3.	Bantuan Pemerintah Kabupaten;
4.	Bantuan Pemerintah Provinsi;
5.	Bantuan Pemerintah;
6.	Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

O. Pembinaan.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise. Berkaitan dengan pembinaan maka:

a. Pemerintah Daerah melakukan fungsi bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengembangan dan pengawasan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ( LPMD/K);

b. Pemerintah Daerah melalui Camat melakukan pembinaan terhadap kegiatan- kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dan bertanggung jawab atas berfungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;

c. Kementerian-kementerian dan lembaga non kementerian yang secara sektoral mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pembangunan di Desa atau Kelurahan berkoordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

d. Segala kegiatan pembangunan di masyarakat baik yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) maupun yang tidak, yang ada di Desa atau Kelurahan dipadukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).