۞ السَّــــــلاَÙ…ُ عَÙ„َÙŠْــــــكُÙ…ْ
ÙˆَرَØْÙ…َــةُ اللــــهِ ÙˆَبَرَÙƒَاتُــــــــــهُ ۞
۞ بســـــــــــــم اللّـــه
الرّØÙ…ٰÙ†
الرّØيـــــــــــــم
۞
-----------------------------------------------------------------------
KAREBA - Pada saat Pemilu, banyak Caleg melontarkan
janji-janji atau mimpi-mimpi indah agar rakyat mau memilihnya. Contohnya
pendidikan gratis, pembukaan lapangan kerja, harga barang murah, dan
sebagainya.
Saya setuju itu. Namun jika tidak disertai
dengan program dan langkah-langkah yang nyata untuk mencapainya, itu semua
hanya janji surga yang tidak akan pernah terpenuhi.
Untuk itu saya akan menulis langkah-langkah
nyata untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Di antaranya adalah:
1. Pemberantasan
Korupsi
Koruptor
merampas uang negara yang harusnya untuk rakyat jadi beralih ke kantong
segelintir para koruptor. Meski para koruptor banyak ditangkap, namun jarang
sekali harta kekayaannya yang berasal dari uang rakyat disita dan dikembalikan
kepada rakyat. Para koruptor tersebut dalam beberapa tahun saja kemudian hidup
bebas. Jika seorang koruptor korupsi Rp 100 milyar, kemudian dia hanya dihukum
10 tahun, berarti pendapatannya Rp 10 milyar/tahun atau Rp 833 juta per bulan
(833 kali UMR). Tak heran banyak orang yang tertarik untuk korupsi.
Solusi
untuk para koruptor adalah sita seluruh harta kekayaannya dan dihukum mati. Di
Cina, Walikota Beijing dihukum mati karena korupsi. Indonesia harus bisa
menjalankan hukuman mati bagi para koruptor karena akibat korupsi 11,5 juta
rakyat Indonesia terkena kurang gizi/busung lapar dan banyak yang mati
karenanya.
2. Pendidikan
yang Murah dan Terjangkau oleh Rakyat
APBN
2008 untuk Pendidikan Nasional Rp 48,2 trilyun lebih. Artinya jika ada 40 juta
siswa Sekolah Negeri, setiap siswa bisa dapat subsidi Rp 1,2 juta per tahun
atau Rp 100 ribu/bulan. Harusnya ini bisa menjadikan pendidikan di sekolah
negeri gratis/murah mengingat banyak sekolah swasta yang bisa bertahan hidup
dengan iuran sebesar itu. Tapi mengapa untuk masuk SMU Negeri biayanya sampai
jutaan rupiah dan iurannya sampai ratusan ribu rupiah?
Untuk
itu semua Departemen harus membuat laporan keuangan yang rinci dan transparan
yang bisa diakses publik. Kemudian BPK dan jika perlu KPK harus memeriksa
laporan keuangan berikut transfer bank ke sekolah/guru untuk memeriksa apakah
ada dana/tunjangan sekolah/guru yang dipotong sehingga sekolah negeri sampai
lebih mahal dari swasta biayanya.
Pemeriksaan
kekayaan Kepala Sekolah dan Pejabat Diknas serta pembuktian terbalik harus
dijalankan agar korupsi di Diknas bisa dicegah/dihilangkan dengan demikian
pendidikan yang murah/gratis bisa dijalankan.
3. Reformasi
Tanah untuk Petani
Separuh
dari rakyat Indonesia adalah petani. Jika para petani miskin, maka separuh
rakyat Indonesia juga miskin. Menurut Bank Dunia, mayoritas petani hanya punya
tanah 0,4 hektar. Bahkan para petani di Jawa yang terkena kasus padi Super Toy
tanahnya hanya kurang dari 0,25 hektar. Jika untuk 1 hektar menghasilkan 12 ton
beras dan 1 kg beras harganya Rp 2.500, maka untuk 1 hektar petani bisa
mendapat Rp 30 juta/bulan atau Rp 2,5 juta per bulan (kotor). Tapi jika cuma ¼
hektar, maka para petani hanya mendapat Rp 625 ribu/bulan. Belum dipotong
dengan biaya untuk pembelian bibit, pupuk, pestisida, dan sebagainya.
Oleh karena itu Reformasi Tanah perlu
dilakukan. Tiap keluarga petani harus mendapat 2 hektar tanah lewat program
Reformasi Tanah sehingga para petani bisa dapat Rp 60/juta per tahun dan
Indonesia bisa swasembada pangan. Luas Indonesia sekitar 200 juta hektar.
Sementara jumlah petani sekitar 120 juta atau 30 juta keluarga petani.
Selain itu privatisasi bibit padi,
pestisida, dan pupuk yang mengakibatkan harga mahal dan mencekik para petani
harus dihentikan. Pemerintah lewat IPB dan Balai Penelitian harus menyediakan
bibit padi yang murah serta pestisida dan pupuk alami yang lebih terjangkau
sehingga kesejahteraan petani meningkat.
4. Mengatasi
Krisis Energi/Listrik dengan Energi Terbarui (Renewable Energy)
Saat ini Indonesia mengalami krisis
energi/listrik karena terlalu bertumpu pada energi fosil yang mahal dan
mencemarkan seperti minyak dan gas. Sering diberitakan rakyat antri BBM, minyak
tanah, atau gas karena produk tersebut langka atau menghilang. Sering pula
listrik mengalami pemadaman sehingga industri tidak berjalan karena
kantor-kantor dan pabrik-pabrik tidak bisa beroperasi. Energi fosil itu
diperkirakan dalam waktu 10-20 tahun lagi akan habis.
Untuk itu Indonesia perlu beralih ke Energi
Terbarui berupa Air, Angin, Matahari, Panas Bumi yang harganya lebih stabil,
tidak akan habis, dan ramah lingkungan. Pembangkit Listrik Tenaga Air seperti
PLTA baik berupa bendungan besar atau pun mikro dan ombak harus dikembangkan.
Demikian pula dengan Panas Bumi. Pembangkit Listrik Hibrida dengan lebih dari
satu sumber seperti Angin yang dipadu dengan Matahari sebagaimana ditulis oleh
seorang peneliti BPPT harus dikembangkan.
Penggunaan motor dan mobil listrik atau
hibrida seperti Toyota Prius yang rasio pemakaian BBMnya mencapai 1:20 harus
dikembangkan sehingga Indonesia bisa lebih hemat BBM. Bebaskan pajak Bea Masuk
untuk kendaraan tersebut hingga industri dalam negeri mampu membuatnya.
5. Pengadaan
Jalur Sepeda / Bike Lane di Setiap Jalan
Boleh di kata di Indonesia hampir tidak ada
jalur untuk pengemudi sepeda sehingga pengemudi sepeda memiliki resiko tinggi
terserempet motor atau mobil. Pemerintah harus menyediakan jalur khusus untuk
sepeda selebar 1-2 meter. Dengan cara ini, maka penghematan energi bisa
ditingkatkan.
6. Penanaman
Pohon di Pinggir Jalan
Masalah Pemanasan Global (Global Warming)
sebenarnya bisa dicegah atau dikurangi dengan penanaman pohon. Coba anda
bandingkan antara berjalan atau berdiri di pinggir jalan yang tidak ada pohon
dengan yang ada pohonnya. Minimal ada perbedaan panas sebesar 5-10 derajad
celsius. Untuk itu pemerintah bisa menggerakkan rakyat untuk menanam paling
tidak 1 pohon setiap 30 meter. Pohon yang ditanam jangan pohon yang besar dan
rapuh seperti pohon Angsana. Tapi harus yang kuat seperti pohon Asem atau
Mahoni. Untuk jalan yang besar dan jauh dari perumahan bisa ditanam pohon besar
seperti Mahoni sebagaimana pohon Mahoni yang (dulu) menaungi Jalan Raya Bogor.
Untuk jalan kecil bisa ditanam pohon ukuran sedang/kecil.
7. Jadikan
Sungai sebagai Alat Transportasi dan Sumber Penghasilan Rakyat.
Di Sumatera dan Kalimantan sungai merupakan
alat transportasi dan sumber penghasilan dan makanan bagi rakyat. Rakyat bisa
mendapat ikan dan bahkan udang besar untuk dimakan atau dijual. Namun karena
tidak dipelihara, akhirnya sungai dijadikan sebagai tempat sampah untuk
membuang limbah rumah tangga dan industri. Akibatnya sungai tercemar dan kotor
sehingga hampir tidak ada ikan yang bisa didapat untuk dimakan/dijual. Ini selain
merusak lingkungan juga memiskinkan rakyat.
Untuk itu pemerintah harus menjaga dan
mengembalikan kesehatan sungai. Minimal 100 meter (idealnya 500 meter) di kiri
kanan sungai harus dijadikan jalur hijau/taman/kebun yang tidak boleh dijadikan
rumah, kantor, atau pabrik. Pemerintah harus memindahkan para penghuni bantaran
sungai dengan ganti yang sepadan secara bertahap. Kemudian pemerintah harus
membangun saluran khusus untuk pembuangan limbah industri dan rumah tangga
sehingga sungai tidak tercemar.
Lebar dan dalam sungai juga harus
dinormalisasi sehingga banjir bisa dicegah/dikurangi. Pengadaan Proyek Banjir
Kanal Timur yang akan menghabiskan uang rakyat Rp 14 trilyun (jika tidak
bengkak!) menurut saya merupakan pemborosan yang tidak perlu. Saya lihat banyak
sungai dan kali (contohnya Kali Ciliwung dan Kali Malang) yang lebarnya
menyempit dan dasarnya sampai menyembul (contoh di dekat jembatan Matraman)
karena mengalami pendangkalan. Harusnya pemerintah mengeruknya sehingga
dalamnya bisa normal dan mampu menampung air jika terjadi hujan lebat. Gunakan
Kapal Keruk kecil yang bergerak dari muara menuju ke hilir.
Jembatan yang melintasi sungai juga harus
cukup tinggi agar perahu bisa melintas sehingga sungai bisa jadi alternatif
transportasi untuk mengurangi kemacetan.
8. Atasi
Krisis Keuangan dengan Mengurangi Spekulasi dan Korupsi
Krisis Keuangan Global yang terjadi 3 kali
dalam 20 tahun terakhir tidak lepas karena Pasar dibiarkan bebas tanpa
aturan/pengawasan yang cukup dari pemerintah. Para Bankir menghimpun dana
rakyat. Lalu mereka menggaji eksekutif luar biasa besar dengan dana tabungan
masyarakat. Sebagai contoh di Amerika Serikat gaji dan bonus eksekutif bisa
mencapai Rp 600 milyar sementara di Indonesia gaji pokok seorang Direktur Bank
saja bisa mencapai Rp 2,4 milyar pertahun. Diperkirakan gaji dan bonus para
eksekutif (Direksi dan Komisaris) satu Bank bisa mencapai Rp 48 milyar per
tahun (bahkan mungkin lebih) padahal gaji tersebut berasal dari tabungan
rakyat.
Ketika Bank-bank Swasta bangkrut, maka
akhirnya Pemerintahlah yang harus menalanginya dengan uang rakyat. Pemerintah
AS mengucurkan US$ 700 milyar (Rp 6.500 Trilyun) untuk menyelamatkan Bank-bank
Swasta dan Lembaga Keuangannya. Sementara Pemerintah Indonesia mengucurkan Rp
600 trilyun lewat KLBI dan BLBI untuk menyelamatkan Bank-bank (mayoritas
swasta) ketika Krisis Moneter tahun 1998. Padahal APBN Indonesia tahun 1998
tidak sampai sebesar itu. Dana tersebut harusnya untuk rakyat. Bukan untuk para
Bankir atau Spekulan Pasar.
Untuk itu Pemerintah harus membatasi gaji
para eksekutif di Lembaga-lembaga Keuangan (Bank, Asuransi, Sekuritas) yang
menghimpun uang masyarakat maksimal 40 kali UMR agar uang masyarakat tidak
terpakai untuk gaji eksekutif yang berlebihan. Laporan Keuangan secara harian juga
harus menjamin agar dana masyarakat yang dihimpun lembaga Keuangan tersebut
tidak berkurang.
Merosotnya harga saham dan nilai rupiah
juga tidak lepas dari permainan spekulan pasar saham dan uang. Pemerintah harus
mengurangi aksi spekulasi dengan mengadakan pajak PPN minimal sebesar 1% untuk
perdagangan saham dan uang. Uang harus digunakan sebagai alat perdagangan.
Bukan alat spekulasi. Saham juga harus dijadikan sebagai sarana investasi.
Bukan spekulasi.
Naiknya harga minyak tak lepas dari aksi
spekulasi para spekulan pasar komoditas di NYMEX dan sebagainya. Untuk itu
pemerintah harus mengurangi spekulasi/rantai distribusi. Sebagai contoh, untuk
minyak pemerintah harus membeli langsung ke produsen minyak di Timur Tengah dan
Venezuela. Bukan membelinya ke spekulan pasar komoditas di NYMEX atau
Singapura.
9. Kredit
UKM untuk Kemandirian Bangsa
Pemerintah harus mengidentifikasi impor apa
yang dilakukan oleh negara Indonesia dan bagaimana caranya agar impor tersebut
bisa dipenuhi oleh bangsa sendiri sehingga bisa menghemat devisa negara dan
membuka lapangan kerja.
Sebagai contoh Indonesia mengimpor 60%
kebutuhan kedelainya dari AS senilai Rp 4 trilyun per tahun. Harusnya
perkebunan kedelai ditingkatkan sehingga uang Rp 4 trilyun itu tidak lari ke
AS, tapi ke petani Indonesia. Ada alasan bahwa kedelai adalah tanaman subtropis
sehingga sulit ditanam di Indonesia. Tapi Indonesia sudah mampu menanam tanaman
subtropis lain seperti anggur, apel, dan juga 40% dari kebutuhan kedelainya.
Indonesia juga memiliki iklim yang bervariasi. Daerah pegunungan di Sumatera,
Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki iklim yang sejut seperti negara
Subtropis. Bahkan di Papua ada puncak Jaya yang puncaknya selalu diselimuti
salju. Jadi Indonesia bisa memenuhi 100% kebutuhan kedelainya jika kita
sungguh-sungguh berusaha.
Baju, Sendal, dan Sepatu harusnya bisa
dipenuhi di dalam negeri dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau. Untuk
itu pemerintah harus meneliti agar para produsen baju, sendal, dan sepatu bisa
mendapat bahan baku yang baik dengan harga murah di dalam negeri dan menjualnya
dengan harga terjangkau kepada rakyat.
India membuat Bajaj, motor, dan mobil
yang akhirnya di jual ke seluruh dunia termasuk ke Inggris. Mobil India, Tata
Nano, yang rencananya dijual ke Indonesia, harganya hanya Rp 25 juta. Untuk itu
pemerintah Indonesia harusnya tidak hanya fokus membuat pesawat via IPTN. Tapi
juga membuat mobil rakyat yang benar-benar murah dan dibuat di dalam negeri.
Bukan hanya sebagai importir mobil sedan dari Korsel tanpa membayar bea impor!
Mayoritas rakyat Indonesia butuh mobil
dan motor. Bukan pesawat. Oleh karena itu BUMN pemerintah harusnya fokus
membuat mobil dan motor untuk rakyat jika perlu bekerjasama dengan UKM.
Bayangkan, jika di Indonesia ada 10 juta
kendaraan bermotor dan satu kendaraan harganya Rp 10 juta, maka ada Rp 100
trilyun pasar mobil dan motor di Indonesia. Uang Rp 100 trilyun itu harusnya
untuk produsen motor dan mobil di Indonesia. Bukan produsen asing!
10. Perbaikan
Transportasi Umum sebagai Layanan Publik
Mayoritas rakyat Indonesia menggunakan
transportasi baik ke tempat kerja, ke sekolah, ke pasar, atau tempat-tempat
lainnya. Kemacetan sering terjadi akibat banyaknya kendaraan yang melintas.
Untuk itu transportasi umum yang massal harus ditingkatkan sebagai Layanan
Masyarakat (Public Service) kepada rakyat yang telah membayar pajak.
Saya menolak Mega Proyek “Monorail” yang
nilainya trilyunan karena merupakan pemborosan dan hanya dinikmati segelintir
orang di wilayah yang dilaluinya (Sudirman, Kuningan, dan Gatot Soebroto).
Harusnya dengan dana yang sama, bisa dilakukan perbaikan jalan dan penambahan
angkutan umum di berbagai tempat sehingga dampaknya lebih luas ketimbang hanya
segelintir orang di segitiga emas.
Sumber
:
|
https://faizalforsumsel.wordpress.com/2008/11/04/ide-dan-gagasan-untuk-mensejahterakan-rakyat-indonesia
|
۞
الØمد
لله
ربّ
العٰلمين
۞
-----------------------------------------------------------------------
0 komentar:
Posting Komentar