Negara Harus Punya Peran dalam Ekonomi Nasional

Silahkan bagikan :

۞ السَّــــــلاَمُ عَلَيْــــــكُمْ وَرَحْمَــةُ اللــــهِ وَبَرَكَاتُــــــــــهُ ۞

۞ بســـــــــــــم اللّـــه الرّحمٰن الرّحيـــــــــــــم ۞

-----------------------------------------------------------------------

KAREBA - Zaman Soekarno dan Soeharto itu negara benar2 kuat. Pemerintah benar2 mengayomi dan melindungi rakyatnya. Memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Paling saat Soeharto tua da anak2nya dewasa saja agak berubah.

Itulah sebabnya meski ada perusahaan2 asing, tetap saja BUMN2 dan BUMD2 dikembangkan untuk mengelola ekonomi negara dan kebutuhan rakyat. Rakyat Indonesia bekerja pada bangsanya sendiri. Bukan cuma pada Kompeni Asing dan Aseng.

Ada BUMN IPTN yang membuat pesawat dan helikopter. Pindad yang bikin senjata. PAL yang bikin kapal2 laut. INKA yang membuat kereta api, dsb. Indonesia mandiri dan membuka lapangan kerja bagi rakyatnya sendiri. Tidak menunggu Kompeni asing.

Ada Pertamina dan Elnusa yang mengelola migas. Mereka kontrol produksi dan distribusi migas. Produksi minyak Indonesia saat itu sempat mencapai 1,6 juta BPH. Jadi ironis jika produksi minyak Indonesia saat ini turun jadi di bawah 0,8 juta bph sementara produksi negara2 lain seperti AS, Saudi, Iran, dsb justru melonjak naik.

Indosat dan Telkom melayani bidang satelit dan telekomunikasi. Data negara aman karena dipegang perusahaan negara. Listrik juga dilayani oleh PLN. Rakyat kecil meski nunggak rekening listrik, tidak langsung diputus. Beda dgn sekarang yg sistem voucher. TIdak ada uang, langsung mati listriknya. Padahal listrik itu satu kebutuhan penting.

Pasar pun dikelola oleh BUMD seperti PD Pasar Jaya. Pedagang kecil bisa dagang di situ. Jika tak mampu, bisa jadi pedagang kaki lima gratis. Mereka bisa cari makan. Tetap harus tertib. Jika ada yg melanggar, ada Tibum, Hansip, Satpol PP yang merazia mereka. Tertib dan teratur, tapi tetap memberi hak hidup bagi pedagang kaki lima untuk cari makan demi keluarganya.

Sekarang semua pasar PD Pasar Jaya banyak yang terbakar (dibakar?) dan dijadikan mal2 yang dikelola Podomoro cs dgn sewa minimal Rp 4,5 juta/bulan. Banyak rakyat tak bisa cari uang lagi dgn dagang. Mereka menganggur. Termiskinkan.

Pemerintah juga membangun Rumah Susun atau Perumahan lewat Perumnas. Rakyat bisa membelinya jadi milik sendiri dgn biaya amat murah. Sekarang diserahkan ke swasta dgn harga / sewa yang mahal.

Rakyat yg dulu punya rumah sendiri, digusur tanpa ganti rugi. Cuma disediakan rusun sewa yang cuma gratis 4 bulan. Setelah itu bayar Rp 300 ribu/bulan. Kalau tak mampu, pergi dan jadi gelandangan.

TVRI dan RRI dikelola oleh pemerintah sehingga asing dan swasta tidak bisa membentuk opini publik. Rakyat bisa memilih wakil2 yang mereka percaya.

Sembako murah, PTN dan Biaya Kedokteran murah, cari kerja gampang dgn gaji dan tunjangan yang memuaskan.

Proyek padat karya diadakan sehingga rakyat bisa kerja. Beda dgn investasi Cina yang buruh buta huruf saja didatangkan dari Cina. Transmigrasi digalakkan sehingga jutaan rakyat bisa dapat tanah 2 hektar untuk bertani dan beternak. Hasil meningkat sehingga bisa swasembada pangan.

Swasta tidak boleh masuk sektor agribisnis. Sehingga petani dan peternak yang merupakan 60% dari rakyat Indonesia terlindungi dari kompeni2 yang rakus akan tanah dan merampas tanah rakyat dgn dibantu pejabat dan aparat.

Makanya pemerintah harusnya menguasai minimal 30% dari ekonomi Nasional. Jika tidak, ya tidak bisa apa2. Itulah gunanya BUMN2, BUMD, PD Pasar Jaya, RSUP dan RSUD, Bank2 Pemerintah, dsb. Jadi pemerintah masih bisa mengatur soal ekonomi.

Sumber   :

https://infoindonesiakita.com/2016/06/08/negara-harus-punya-peran-dalam-ekonomi-nasional/

۞ الحمد لله ربّ العٰلمين ۞

-----------------------------------------------------------------------